redaksi
Penulis: Okta Masengi
Kabupaten Minahasa dikenal sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan. Sejak masa kolonial, Minahasa melahirkan banyak tokoh intelektual, pendidik, rohaniawan, birokrat, hingga pemimpin nasional. Warisan tersebut seharusnya menjadi modal utama untuk membangun masyarakat yang memiliki budaya literasi yang kuat. Namun, di era digital saat ini, tantangan literasi di Minahasa justru semakin kompleks.
Literasi tidak lagi dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, mengolah pengetahuan, berpikir kritis, serta mengambil keputusan yang tepat. Di tengah derasnya arus media sosial, masyarakat tidak hanya dituntut menjadi pembaca, tetapi juga mampu membedakan informasi yang benar dari hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian.
Ironisnya, budaya membaca di banyak daerah, termasuk Minahasa, masih belum menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Perpustakaan sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap administrasi, bukan ruang publik yang hidup. Di banyak desa, akses terhadap buku masih terbatas, sementara penggunaan telepon pintar lebih banyak dihabiskan untuk hiburan dibandingkan memperluas wawasan.
Padahal, Minahasa memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat gerakan literasi di Sulawesi Utara. Kekayaan sejarah, budaya, bahasa daerah, hingga nilai-nilai mapalus merupakan sumber pengetahuan yang dapat didokumentasikan melalui buku, media digital, penelitian, maupun karya jurnalistik. Literasi bukan hanya soal membaca buku-buku dari luar daerah, tetapi juga tentang menulis dan mendokumentasikan identitas Minahasa agar tidak hilang ditelan zaman.
Gerakan literasi juga harus dimulai dari tingkat desa. Pemerintah desa dapat menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat belajar masyarakat, bukan sekadar tempat menyimpan buku. Sekolah dapat membangun budaya membaca selama 15–30 menit setiap hari. Gereja, komunitas pemuda, organisasi masyarakat, dan media lokal dapat berkolaborasi menghadirkan diskusi buku, kelas menulis, pelatihan literasi digital, hingga festival literasi berbasis budaya Minahasa.
Di era kecerdasan buatan (AI), tantangan literasi semakin besar. Kemudahan memperoleh jawaban melalui teknologi sering kali membuat masyarakat enggan membaca secara mendalam. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis perlahan menurun. Karena itu, literasi digital harus berjalan seiring dengan literasi membaca. Masyarakat harus mampu memverifikasi informasi, memahami konteks, serta menggunakan teknologi secara bijaksana.
Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis. Program peningkatan literasi tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial atau peringatan hari tertentu. Dibutuhkan kebijakan yang berkelanjutan, mulai dari penguatan perpustakaan daerah, bantuan buku bermutu ke desa-desa, pelatihan bagi pegiat literasi, hingga dukungan terhadap penulis, penerbit, dan media lokal. Berbagai daerah di Sulawesi Utara telah mendorong pengembangan budaya baca melalui penguatan perpustakaan dan program literasi desa; langkah-langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Minahasa.
Pada akhirnya, kemajuan Minahasa tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Daerah yang masyarakatnya gemar membaca akan lebih siap menghadapi perubahan, lebih inovatif dalam membangun ekonomi, dan lebih dewasa dalam kehidupan demokrasi. Sebaliknya, masyarakat yang miskin literasi akan lebih mudah terpecah oleh disinformasi dan sulit bersaing di tengah perkembangan zaman.
Sudah saatnya Kabupaten Minahasa menghidupkan kembali jati dirinya sebagai tanah pendidikan dan peradaban. Membangun jalan dan gedung memang penting, tetapi membangun budaya membaca dan berpikir kritis jauh lebih menentukan masa depan. Sebab, dari literasilah lahir generasi yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menciptakan masa depan Minahasa yang lebih maju, berdaya saing, dan bermartabat.
(OPINI)
