Pemerintah Kabupaten Minahasa Perketat Penataan Aset dan Kelayakan Operasional Kendaraan Dinas

TONDANO — Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar apel pemeriksaan fisik dan dokumen administratif kendaraan dinas pelat merah di Stadion Maesa Tondano, Rabu (9/9/2026). Langkah ini diambil untuk memperketat tata kelola aset daerah sekaligus memastikan keselamatan operasional seluruh unit kendaraan dinas.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey memimpin langsung pemeriksaan tersebut dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda Watania. Inspeksi mencakup peninjauan fisik kendaraan secara mendetail, seperti kondisi ban dan sistem keselamatan dasar hingga verifikasi dokumen legalitas yang meliputi pelunasan pajak, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pemeriksaan ini ditujukan untuk memastikan kesiapan operasional kendaraan dinas pendukung pelayanan masyarakat sekaligus menertibkan tertib administrasi perpajakan daerah.

Selain kelaikan jalan, penataan inventarisasi aset menjadi target utama evaluasi. Jajaran Bidang Aset diinstruksikan menyusun matriks pemetaan menyeluruh untuk mengidentifikasi status pajak kendaraan yang tertunggak, serta mendata unit operasional yang belum dikembalikan oleh aparat sipil negara (ASN) yang telah memasuki masa pensiun.

Data hasil evaluasi lapangan ini akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan strategis dalam pembenahan tata kelola aset daerah agar berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam apel tersebut, Pemkab Minahasa menegaskan aturan penggunaan kendaraan operasional dinas. Seluruh unit pelat merah diwajibkan beroperasi hanya untuk kepentingan tugas kedinasan dan dilarang keras digunakan di luar peruntukan resmi, kecuali dalam situasi darurat (emergency).

Pemerintah daerah memperingatkan bahwa penyalahgunaan atau pelanggaran berat yang dilakukan secara disengaja akan dikenakan sanksi disiplin tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sela kegiatan peninjauan, Pemkab Minahasa juga memaparkan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik sektor penanggulangan bencana, khususnya armada Pemadam Kebakaran (Damkar).

Guna mengoptimalkan daya tanggap bencana di wilayah Minahasa, pemerintah daerah tengah aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah tingkat provinsi hingga kementerian terkait untuk memperoleh alokasi bantuan penambahan unit armada Damkar baru. (Advetorial)