redaksi
Caritasulut.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyesalkan adanya kegiatan yang mengatasnamakan “Rekonsiliasi GMNI” yang digelar secara sepihak di Bali. DPP GMNI menilai agenda tersebut tidak sah karena mengabaikan mekanisme organisasi serta tidak melibatkan kepemimpinan resmi hasil Kongres XXII GMNI di Bandung.
Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar bersama Sekretaris Jenderal Amir Mahfut menegaskan bahwa persatuan GMNI tidak dapat dibangun melalui kesepakatan elite di tingkat pusat semata. Menurut keduanya, persatuan sejati harus melibatkan seluruh struktur organisasi, mulai dari DPC, DPD hingga DPP, serta ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam AD/ART GMNI.
Sujahri Somar menegaskan DPP GMNI tetap berpegang pada hasil Kongres XXII GMNI di Bandung yang secara sah menetapkannya sebagai Ketua Umum dan Amir Mahfut sebagai Sekretaris Jenderal. Kongres tersebut didukung oleh 89 surat rekomendasi DPC dan DPD definitif, sehingga memiliki legitimasi organisasi yang kuat.
DPP GMNI menyayangkan masih adanya kelompok kader yang tidak menghormati keputusan kongres dan justru melakukan langkah-langkah yang dinilai mencederai AD/ART. Tindakan tersebut, menurutnya, berpotensi memperlebar perpecahan di tubuh GMNI serta merusak nilai perjuangan “Pejuang-Pemikir, Pemikir-Pejuang”.
Meski demikian, Sujahri menegaskan komitmennya untuk menjaga keutuhan organisasi. Ia menyatakan DPP GMNI terus membuka ruang komunikasi di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari DPC hingga DPD, guna mewujudkan persatuan GMNI yang utuh, inklusif, dan konstitusional.
Ia menilai klaim rekonsiliasi yang dilakukan secara sepihak bukanlah jalan menuju persatuan, melainkan berpotensi menjadi sandiwara politik yang eksklusif dan dangkal. Narasi persatuan yang dibangun tanpa menghormati hasil kongres dan kedaulatan kader dinilai bertentangan dengan semangat Marhaenisme.
“DPP GMNI tidak menolak persatuan, tetapi menolak persatuan palsu yang dibangun di atas pengingkaran konstitusi organisasi. Persatuan sejati hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak mengakui Kongres XXII Bandung sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi,” tegas Sujahri, Rabu (17/12).
Mengacu pada AD/ART GMNI, musyawarah dan mufakat merupakan roh gerakan organisasi, sementara kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota dan diwujudkan melalui kongres. Oleh karena itu, setiap upaya rekonsiliasi yang tidak melibatkan struktur sah dan pimpinan hasil kongres dinilai tidak memiliki legitimasi moral maupun organisatoris.
DPP GMNI juga menyoroti adanya penolakan terbuka dari sejumlah kader, termasuk dari wilayah Sulawesi, terhadap agenda rekonsiliasi yang digelar di Bali. Penolakan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa agenda tersebut tidak lahir dari kehendak kolektif kader GMNI secara nasional.
Sebagai penegasan, DPP GMNI menyerukan kepada seluruh DPC, DPD, dan kader GMNI se-Indonesia untuk menjadikan AD/ART sebagai kompas perjuangan, mengakui hasil Kongres XXII Bandung, kembali fokus pada kerja-kerja ideologis Marhaenisme, serta menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis.
“GMNI bukan milik elit, melainkan milik kader. Kedaulatan kader tidak untuk dinegosiasikan. Persatuan harus dibangun dengan kejujuran, keberanian, dan ketaatan pada konstitusi organisasi,” tutupnya.
Raiza Makaliwuge