
Manado, caritasulut.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Rabu-Jumat (17-19/07/2024) di Grand Kawanua Novotel Manado.
Pada kesempatan itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat hadir sekaligus membuka Rapat Koordinasi Persiapan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Saat membuka kegiatan, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, menegaskan perihal tentang logistik yang menjadi penentu dalam Pilkada 27 November 2024.
Untuk itu, Yulianto mengimbau agar ke depannya koordinasi antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota untuk lebih diperkuat lagi.
“Semua peserta yang hadir pada rakor ini wajib memperhatikan tiga aspek. Yakni aspek perencanaan terkait pengadaan logistik, aspek pengadaan dan pendistribusiannya, sehingga perlu adanya persiapan yang matang,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, memberikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat serta KPU Kabupaten/Kota.
“Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik yang diselenggarakan KPU RI beberapa waktu yang lalu, oleh karenanya dalam kegiatan ini kita akan membahas teknis serta pembinaannya,” kata Poluan.
“Saya berharap, peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan dengan baik,” harapnya.
Rakor ini, dihadiri oleh 150 orang peserta yang terdiri dari Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik ,PPK, PPBJ dan Operator Silog KPU se-Sulawesi Utara, serta mengundang beberapa narasumber yaitu Edmond N. Purba, Koordinator Bidang Intelejen Kejati Sulut; Lidya R. E. Sondakh, Kepala Sub Bidang APBD dari BKAD Sulut; Mugi Sekar Jaya, Kepala Biro Operasi Polda Sulut; dan Ardiles Mewoh, Ketua Bawaslu Sulut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta, yang memperkaya pemahaman akan berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama proses pengadaan dan pengelolaan logistik Pilkada.
Diharapkan, hasil dari Rakor ini akan menjadi landasan kuat untuk implementasi yang efektif dan efisien dalam menjalankan Pilkada tahun 2024.
Pada hari kedua rapat koordinasi, KPU Sulut menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pengadaan dan Pengelolaan Logistik.
Agenda menyusun DIM, menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai Pengelolaan Logistik Pilkada.
Di sesi pertama, dibuka dengan pemaparan materi oleh Kabinda Sulut; Brigjen TNI. Raymond Marajahan, yang dilanjutkan oleh Danlanud Sri Letkol. Hetly Brinner Kawet dan Danlantamal Kolonel. Moh Noordin Mutoqien. Pemaparan ini dimoderatori oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya KPU Sulut, Aminuddin Ilolu.
Setelah sesi pertama berakhir, dilanjutkan dengan paparan oleh Kabag Pengelolaan Logistik Setjen KPU, Adrian melalui aplikasi zoom yang membahas persiapan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sesi ini dimoderatori oleh Kasubbag Logistik KPU Sulut, Rudy Lalonsang.
Ia menjelaskan, langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan ketersediaan dan distribusi logistik berjalan lancar.
Plt. Sekretaris KPU Sulut, Meidy Malonda, memberikan catatan dan evaluasi mengenai sumber daya manusia di Kabupaten/Kota terkait Bendahara, PPK, dan PPBJ. Ia menekankan pentingnya pembentukan tim verifikator pengadaan serta komunikasi yang baik dengan pimpinan, loyalitas, dan integritas.
Di penghujung kegiatan, beberapa pengarahan penting disampaikan oleh para Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi, yang memberikan catatan dan evaluasi mengenai anggaran hibah yang telah diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.
Kemudian arahan dari Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, menyampaikan mengenai pentingnya tindak lanjut dari rakor, identifikasi, dan mitigasi risiko terkait logistik.
Agenda tersebut pun, ditutup oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, dengan memberikan evaluasi mengenai perencanaan pengelolaan logistik, perbaikan masalah logistik sebelumnya, identifikasi setiap sub-tahapan yang akan dijalani, memaksimalkan waktu yang ada, serta pentingnya tim sekretariat masuk dalam tim quality control.
Poluan juga berharap, semua rekomendasi dan evaluasi pada rapat tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh para peserta untuk kelancaran Pilkada 2024. (Miki Ayal)