redaksi
Caritasulut.com, Manado – Komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih terus ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE. Pemerintah Provinsi Sulut kembali menegaskan tekad mewujudkan birokrasi bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui agenda Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (26/11/2025), di Gedung CJ Rantung, Kompleks Kantor Gubernur Sulut.
Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay SH menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada pimpinan serta tim KPK RI. Ia menegaskan bahwa kehadiran KPK di Bumi Nyiur Melambai menjadi energi positif sekaligus bukti kuat komitmen sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan untuk menegaskan bahwa integritas adalah nafas tata kelola pemerintahan,” ujar Wagub membacakan sambutan Gubernur Yulius Selvanus.
Mailangkay menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut telah menetapkan pencegahan dan pemberantasan KKN sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar pasal dalam dokumen perencanaan, tetapi fondasi yang menentukan seberapa cepat dan merata pembangunan dapat dirasakan rakyat. Tanpa integritas, seluruh program akan rapuh dan mudah runtuh karena penyimpangan,” jelasnya.
Ia menyebut korupsi sebagai “musuh senyap” yang merampas hak masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta menghambat kemajuan daerah. Karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan secara dinamis dan proaktif.
Pemprov Sulut juga berharap supervisi dan pendampingan KPK dapat memperkuat sistem di area-area strategis seperti pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta manajemen keuangan dan aset daerah.
“Kami memandang jajaran KPK sebagai konsultan utama dalam reformasi birokrasi. Kami siap membuka diri, transparan, dan menerima setiap rekomendasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan tiga komitmen utama: Memperkuat sistem melalui digitalisasi pelayanan publik dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara utuh sebagai pagar terdepan melawan KKN. Membangun budaya integritas, memastikan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi teladan dan menciptakan lingkungan kerja bebas konflik kepentingan. Menjadikan Sulut sebagai model tata kelola pemerintahan bersih, transparan, dan akuntabel di Kawasan Timur Indonesia.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) siap bekerja bersama Tim Korsup KPK memastikan seluruh anggaran dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” tegasnya.
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, dalam sambutannya menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang dapat merusak kualitas pelayanan publik, meruntuhkan kepercayaan masyarakat, serta melemahkan institusi negara.
“Korupsi tidak akan pernah terjadi jika kita berintegritas dan tidak kompromi. Pengawasan harus dilakukan terus-menerus,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pimpinan agar menjadi teladan.
“Setiap pimpinan harus menjadi role model. Pemimpin yang berintegritas akan memberikan contoh yang baik dengan tidak melakukan korupsi,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekjen KPK RI Cahya H. Harefa, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Tim KPK RI, Ketua DPRD Sulut Dr. Fransiskus A. Silangen SpB, KBD, serta jajaran Wakil Ketua DPRD Sulut. Hadir pula Asisten I Pemprov Sulut Dr. Denny Mangala MSi, dan seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sulut.
