Lefrando Gosal
CaritaSulut.com, Tondano – Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi menjalin kerja sama dengan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dan unit pendidikan. Kerja sama tersebut ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Sosialisasi Antikorupsi yang digelar di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, yang hadir mewakili pemerintah daerah menegaskan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI harus dijadikan dasar evaluasi mendasar dan peta jalan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.
“Hasil SPI memberikan gambaran objektif peta kerawanan korupsi di daerah. Kita harus jujur mengakui kelemahan yang ada, baik dari sisi tata kelola, transparansi, pelayanan publik, hingga integritas individu aparatur,” ujar Watania dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Watania menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa untuk mempelajari rekomendasi SPI KPK. Fokus utama perbaikan diarahkan pada sektor perizinan dan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia (SDM).
Watania menekankan agar kesepakatan yang ditandatangani tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Pemkab Minahasa mendorong Paksi Sulut untuk memberikan asistensi dan edukasi berkelanjutan yang menjangkau aparatur hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Sistem yang canggih tidak akan efektif tanpa diimbangi integritas pelaksananya. Kepercayaan publik adalah aset terbesar, sehingga seluruh ASN wajib menolak segala bentuk gratifikasi, suap, maupun pungutan liar,” tegasnya.
Agenda yang diprakarsai Inspektorat Kabupaten Minahasa ini turut dihadiri oleh Ketua Paksi Sulawesi Utara Magdalena Wulur, anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Inspektur Daerah Minahasa Vicky Ch. Tanor, Kepala Dinas Pendidikan Arthur N. Palilingan, Kepala Dinas Kominfo Ricky Laloan, serta jajaran Kepala Sekolah se-Kabupaten Minahasa.
Sinergi ini diharapkan menjadi benteng pertahanan moral dan sistemik dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Minahasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
