Caritasulut.com, Manado — Tanggapi kabar miring terkait Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Denny Mangala angkat bicara, Kamis (16/10).
Denny menegaskan, tudingan seperti “pencitraan” maupun kritik terhadap pengangkatan staf khusus dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak harus dilihat secara proporsional dan bijak.
“Perlu dipahami bahwa kebijakan dan arah pembangunan Gubernur Yulius Selvanus tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029 yang dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2025. Dalam RPJMD tersebut berisi program kerja untuk lima tahun ke depan, dan apa yang akan dilakukan setiap tahun tergambar dalam dokumen perencanaan tersebut,” kata Denny.
Selaku Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (Diskominfo), Denny menilai sejumlah pemberitaan dan unggahan di media sosial bersifat tendensius dan menyerang pribadi.
Ia menjelaskan, sejak Gubernur dilantik pada 20 Februari 2025, APBD 2025 sudah berjalan dan mengalami sejumlah dinamika. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan Efisiensi Nasional, sehingga Pemprov Sulut harus melakukan penyesuaian anggaran.
“Tapi Bapak Gubernur mampu menerapkan strategi yang taktis. Tanpa APBD, paling tidak warga Pulau Gangga dan Talise bisa menikmati listrik selama 24 jam. Bahkan atas perjuangan Bapak Gubernur, Kementerian Desa akan membangun listrik satu kali 24 jam di desa-desa di Pulau Talaud,” ujar Mangala.
Ia menambahkan, komitmen Gubernur Sulut tidak berhenti di situ. Bantuan-bantuan yang mengalir ke masyarakat seperti alat pertanian, perikanan, pangan murah, serta bantuan sosial lainnya merupakan hasil perjuangan Gubernur kepada pemerintah pusat melalui berbagai kementerian sehingga dapat dinikmati masyarakat Sulut.
“Keamanan dan kenyamanan hidup tetap terjaga. Bahkan inflasi Sulut sangat kondusif, dan ekonomi tumbuh positif yang mampu menciptakan geliat ekonomi masyarakat makin dinamis,” katanya.
Denny mengajak masyarakat untuk menyaring informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.
“Mari berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur untuk bekerja membangun Sulawesi Utara. Kalaupun masih ada perbedaan pandangan politik, bawalah itu dalam nuansa demokratisasi dan jangan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan,” tutup Denny.
(Leon Wilar)


