redaksi
Caritasulut.com, Manado– Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian tersebut diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Kantor BPK Sulut, Manado, Kamis (19/6/2025). LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten III Setda Minahasa, serta Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa.
Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Minahasa mempertahankan opini WTP.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif. Sinergi ini merupakan wujud semangat bersama dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Bupati RD.
Ia menegaskan, capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Ini prestasi yang membanggakan sekaligus pengingat bahwa capaian ini adalah amanah yang harus dijaga dan terus ditingkatkan dengan kerja nyata dan integritas,” lanjutnya.
LKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan hasil konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Bupati RD juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK.
“Kami memandang rekomendasi BPK sebagai masukan berharga untuk memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hasil audit ini bukan sekadar angka atau opini semata, tetapi menjadi alat evaluasi konstruktif dalam pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkab Minahasa dalam mewujudkan good governance dan clean government. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI harus terus diperkuat dalam semangat transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Jadikan pencapaian ini bukan sebagai akhir, tetapi awal untuk terus berbenah,” ujar Bupati RD.
Menutup sambutannya, ia kembali mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas arahan dan pendampingan yang telah diberikan.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan menuntun setiap langkah kita dalam pengabdian kepada bangsa dan daerah tercinta,” tutupnya.
(Leon Wilar)
