redaksi
Caritasulut.com, Tomohon— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, secara daring pada Senin (26/5/2025).
Dalam Rakornas tersebut, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S.Si, M.AP, dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S, Pemkab Minahasa siap mengawal dan mempercepat realisasi program pengendalian inflasi serta distribusi pangan strategis di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kami terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat tetap terlindungi,” ujar Watania.
Secara nasional, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dengan angka triwulan I 2025 sebesar 4,87% year-on-year (yoy). Di Sulut, pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi, yakni mencapai 5,62% yoy. Meski demikian, sektor pangan masih menghadapi tantangan serius, termasuk di Kabupaten Minahasa.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mei 2025 menunjukkan deflasi sebesar -0,40% di Sulut, didorong oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, inflasi masih terjadi di beberapa wilayah lain, seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Harga beberapa komoditas strategis di sejumlah daerah, termasuk Minahasa, juga masih berfluktuasi. Harga Minyakita, misalnya, di beberapa kabupaten seperti Sitaro dan Boltim tercatat berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan menjadi perhatian khusus.
Salah satu tantangan utama adalah produksi pangan yang masih jauh dari target. Produksi bawang merah di Sulut tercatat hanya 2.751 ton, padahal kebutuhan mencapai 9.959 ton. Diperlukan tambahan tanam sekitar 743 hektare untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada komoditas cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras.
Realisasi Dana Dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk Sulut pun masih rendah, yakni baru mencapai 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah didorong untuk segera mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada masa transisi pascapandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Sulut, khususnya Kabupaten Minahasa, untuk memperkuat langkah dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas dan membangun ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
Rapat daring ini juga diikuti oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Dr. Arody Tangkere, M.AP; Kadis Kominfo Maya Kainde, S.H., M.AP; Kepala BPKAD Joice Pua; Kadis PUPR Daudson Rombon, S.T; Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Lendy Aruperes, serta jajaran perangkat daerah terkait.
(Leon Wilar)
