redaksi
Caritasulut.com, Manado – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Utara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (21/1/2025).
Watania menyampaikan, agenda ini membahas upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri serta percepatan digitalisasi di Sulawesi Utara (Sulut) .
“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan stabilitas harga, khususnya komoditas pangan, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, pembahasan terkait percepatan digitalisasi daerah juga menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan ekonomi di tahun 2025,” kata Lynda.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, dalam sambutannya menyebutkan kinerja perekonomian Sulawesi Utara pada 2024 cukup membanggakan, dengan tingkat inflasi berada di posisi terendah kedua secara nasional. Ia menyoroti, prestasi Sulut yang meraih empat penghargaan pada Championship TP2DD 2024.
Namun, Prasmuko mengingatkan tantangan inflasi diperkirakan meningkat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri karena lonjakan permintaan komoditas pangan. Masalah ini diperparah oleh kenaikan harga di daerah kepulauan akibat tantangan distribusi. Oleh sebab itu ia mengatakan, diperlukan kolaborasi antar daerah untuk menjaga stabilitas harga melalui optimalisasi jalur distribusi.
Asisten II Gubernur Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menekankan pentingnya langkah strategis untuk pengendalian inflasi.
“Ada lima aksi utama yang harus dilakukan, yaitu identifikasi peningkatan konsumsi, sidak pasar secara berkala, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, kerja sama antar daerah, dan analisis perilaku konsumsi masyarakat. Semua langkah ini harus dilaksanakan secara terintegrasi,” jelasnya.
Selain itu, percepatan digitalisasi menjadi prioritas. Pemerintah daerah diminta memperluas kanal pembayaran digital, mendorong penggunaan QRIS, serta mempercepat implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Auditor Utama, pimpinan instansi vertikal, serta Tim TPID, TP2DD, dan Satgas Pangan se-Sulawesi Utara.
(lw)
